Mengapa Angka Kemiskinan Tidak Selalu Mewakili Realitas?

Reformulasi Garis Kemiskinan Berbasis Multidimensional sebagai Upaya
Mengurangi Ketimpangan antara Data dan Realitas

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik mengukur tingkat kemiskinan melalui pendekatan moneter, yakni berupa Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan merupakan jumlah pendapatan paling rendah untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu negara (DPR RI, 2017).

GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, diwakili oleh 52 jenis komoditi antara lain ikan dan susu. GKNM adalah kebutuhan minimum atas perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. GKNM diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

GK berguna untuk mengukur rakyat miskin, serta mempertimbangkan kebijakan sosial-ekonomi (DPR RI, 2017). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Keterbatasan Pendekatan Moneter

Meski pengukuran melalui pendekatan dimensi moneter secara tunggal telah memperoleh hasil yang baik dalam mengukur kemiskinan, tetapi pendekatan tersebut masih belum dapat menangkap semua aspek kesejahteraan (Fuady et al., 2021). Kemiskinan sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi yang berhubungan dengan kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok dan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan peluang individu untuk mengembangkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik (Ningsih & Syechalad, 2016).

Oleh karena itu, kemiskinan seharusnya dilihat dari segi multidimensi yang mana mengukur hal lain seperti ketidakberdayaan, tingkat kualitas pekerjaan, ancaman kekerasan, serta lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, perlunya memperhitungkan karakteristik individu seperti usia dan jenis kelamin. Hal ini karena kebutuhan balita dengan dewasa berbeda, begitu pun dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Urgensi Pendekatan Multidimensional

Belum tergambarnya kemiskinan multidimensi termasuk perhitungan karakteristik individu dalam Garis Kemiskinan yang diterbitkan BPS menciptakan jurang antara data dengan realitas. Misalnya sebuah keluarga yang tinggal di pedesaan memiliki empat anggota, yakni ayah, ibu, dan dua anak remaja. Untuk bekerja, ayah harus menempuh 2 jam perjalanan pulang-pergi ke kota dengan gaji Rp2.500.000, sementara dua orang anak remaja tersebut harus menempuh 1 jam 30 menit ke SMA.

Bila dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan per kapita per bulan di pedesaan pada semester satu tahun 2025 sebesar Rp580.349 (BPS, 2025), maka keluarga tersebut harus memiliki setidaknya pendapatan sebesar Rp2.321.560 yang mana sudah terpenuhi dan tidak termasuk keluarga miskin. Pada kenyataannya, dikarenakan jarak tempuh ayah dan dua remaja tersebut yang jauh, maka biaya transportasi meningkat secara signifikan. Hasilnya, porsi anggaran lain seperti untuk makan maupun pendidikan menjadi tertekan, dan bahkan mungkin tidak memiliki tabungan untuk dana darurat.

Reformulasi Pengukuran Garis Kemiskinan

Untuk mengatasi perbedaan antara data Garis Kemiskinan dengan realitas yang sebenarnya terjadi, harus dilakukan reformulasi pengukuran menjadi lebih multidimensional. Penambahan indikator multidimensional seperti ketidakberdayaan, tingkat kualitas pekerjaan, ancaman kekerasan, dan lingkungan tempat tinggal sangat penting. Indikator-indikator tersebut sebaiknya dimasukkan ke komponen baru dari Garis Kemiskinan, yang mana penulis menyarankan nama Garis Kemiskinan Lingkungan (GKL).

Garis Kemiskinan Lingkungan (GKL) yang penulis usulkan merupakan komponen untuk mengukur biaya non-konsumtif yang harus ditanggung sebuah rumah tangga untuk mengatasi hambatan lingkungan sosial dan fisik agar dapat mencapai standar hidup yang layak. GKL tidak mengukur barang/jasa yang dibeli, tetapi mengukur biaya untuk mengakses peluang dan keamanan. Setidaknya ada tiga indikator utama dari GKL.

1. Aksesibilitas terhadap Fasilitas Dasar

Pertama adalah aksesibilitas, ini akan mengukur biaya moneter dan biaya waktu (nantinya dikonversi ke nilai ekonomi) yang dibutuhkan untuk mengakses fasilitas penting seperti tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

2. Kualitas Lingkungan Perumahan

Indikator kedua adalah kualitas lingkungan perumahan. Indikator ini mencakup aspek keamanan dari ancaman kriminalitas sekitar dan risiko bencana. Keluarga yang tinggal di lingkungan rawan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk keamanan atau menderita kerugian ekonomi akibat bencana, yang seharusnya diperhitungkan sebagai salah satu faktor peningkatan kemiskinan.

3. Kualitas dan Stabilitas Pekerjaan

Indikator ketiga adalah kualitas dan stabilitas pekerjaan. Indikator ini menilai tingkat kerentanan pekerjaan di rumah tangga tersebut, serta memperhitungkan pekerjaan dari seluruh individu yang ada. Pekerjaan di sektor informal tanpa kontrak, jaminan sosial, atau kepastian pendapatan membuat sebuah keluarga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, walaupun pendapatannya di atas Garis Kemiskinan. GKL akan memberikan koreksi melalui nilai kerentanan bagi rumah tangga dengan sumber pendapatan yang tidak stabil.

Selain GKL, perhitungan GKM dan GKNM juga perlu disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin anggota rumah tangga. Jenis kelamin dan usia harus menjadi faktor penyesuaian di dalam perhitungan, karena mempengaruhi jumlah dan jenis kebutuhan di dalam kategori yang sudah ada. GKM dan GKNM tidak menggunakan satu angka standar, tetapi dihitung berdasarkan struktur demografi rumah tangga. Artinya, GKM untuk rumah tangga yang terdiri dari lansia akan berbeda dengan GKM untuk rumah tangga pasangan dengan dua anak balita. Begitu juga dengan GKNM, yang mana biaya pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi jelas berbeda antara tingkat pendidikan SD dan SMA.

Penutup

Pengukuran Garis Kemiskinan harus segera diperbarui menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan menambahkan GKL, total Garis Kemiskinan akan lebih akurat mencerminkan biaya sebenarnya yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk memiliki kesempatan berkembang di lingkungan mereka, tidak hanya sekedar biaya untuk bertahan hidup.

Penambahan GKL tersebut dalam GK sangat penting guna memperbaiki perbedaan antara data dengan realitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa Garis Kemiskinan (GK) yang hanya berfokus pada pendekatan moneter menciptakan perbedaan antara data statistik dan realitas kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan reformulasi pengukuran yang lebih multidimensional.

Referensi

• BPS. (2025). Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah. Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1IzI=/garis-kemiskinanrupiah-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html
• DPR RI. (2017). Garis Kemiskinan. Diambil kembali dari berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-20.pdf
• Fuady, M. R., Fuady, M., & Aulia, F. (2021). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. TATALOKA, 23(4), 575-582.
• Ningsih, F. A., & Syechalad, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 1(2), 545-554.